Respons Kementerian Pendidikan Setelah Jawa Barat Usul MPLS Libatkan Militer

TEMPO.CO, Jakarta -- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan respons perihal rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan melibatkan militer dan polri dalam pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Siswa (MPLS) atau masa orientasi murid baru. Wakil Menteri Pendidikan Dasar Atip Latipulhayat menekankan setiap pemerintah daerah wajib mengikuti acuan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. “MPLS harus merujuk kepada aturan yang sudah ditetapkan,” ujar Atip saat dihubungi pada Jumat malam, 11 Juli 2025.

Atip juga menegaskan semua sekolah di seluruh daerah harus menyelenggarakan MPLS yang ramah anak, yakni tidak ada perpeloncoan, kekerasan baik itu kekerasan fisik, psikologis maupun verbal. “Tidak boleh lagi aktivitas yang mengarah pada hal-hal yang tidak edukatif,” ucap dia. “Tidak boleh juga memakai pakaian yang kurang patut, memakai topi yang terkesan melecehkan anak d...