Gerakan Perempuan di Yogya Tuntut Pemerintah Akui Kasus Pemerkosaan Massal Mei 1998

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ratusan orang yang bergabung dalam Gerakan Perempuan untuk Keadilan Sejarah di Yogyakarta menuntut pemerintah mengakui kasus pemerkosaan yang terjadi pada Mei 1998. Pernyataan sikap itu mereka sampaikan untuk menentang Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebutkan peristiwa pemerkosaan massal pada 1998 hanya rumor.

Pilihan editor: Alasan BEM UGM Keluar dari BEM SI: Berselingkuh dengan Penguasa

Mereka juga menolak proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas Kementerian Kebudayaan karena tak berpihak kepada rakyat, tidak punya empati, dan tidak partisipatif.

“Narasi sejarah itu hanya glorifikasi terhadap Presiden Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko...