Alasan Mahfud MD Sebut Jadwal Pemilu Seharusnya Open Legal Policy

PAKAR hukum tata negara Mohammad Mahfud Mahmodin atau Mahfud MD menyebutkan jadwal keserentakan pemilu seharusnya open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang alih-alih Mahkamah Konstitusi (MK).

“MK itu tidak punya wewenang. Karena apa? Itu open legal policy. Urusan jadwal pemilu itu kan urusan eksekutif, urusan pembentuk undang-undang,” kata Mahfud dalam diskusi publik di Jakarta pada Kamis, 24 Juli 2025, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Mahfud, MK tidak boleh membatalkan suatu norma undang-undang yang dianggap tidak baik. Dia menuturkan Mahkamah hanya berwenang membatalkan norma undang-undang yang terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. “Yang jelas-jelas melanggar konstitusi, boleh oleh MK itu dibatalkan,” ucap ketua MK periode 2008-2013 itu.

Sebelumnya, MK me...