TEMPO.CO, Jakarta -- Amnesty Internasional Indonesia meminta pemerintah fokus menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat ketimbang menerima usulan gelar pahlawan bagi Soeharto. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, alih-alih menjalankan amanat reformasi, pemerintah justru berupaya mengkhianatinya dengan melanjutkan pembahasan usul gelar pahlawan bagi mantan Presiden di era Orde Baru itu. "Mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional hanyalah upaya menghapus dosa-dosa dan memutarbalikkan sejarah," ujar Usman dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo pada Selasa, 22 April 2025.
Usman menjelaskan, masih banyak keluarga korban pelanggaran HAM berat, terutama pada masa pemerintahan Soeharto, yang mendambakan keadilan. Ketimbang menerima usulan, dia mengatakan, bakal lebih baik jika pemerintah menunaikan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai kasus pe...