KOALISI Masyarakat Sipil mengkritik dukungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terhadap pelibatan tentara dalam pengamanan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kelompok ini menolak pengerahan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam berbagai pengamanan. Hentikan segala bentuk pelibatan TNI dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Koalisi melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 September 2025.
Kelompok Masyarakat Sipil ini mencakup Imparsial, Centra Initiative, Raksha Initiatives, Human Rights Working Group (HRWG), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), DEJURE, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Setara Institute, LBH Apik, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Koalisi sipil menegaskan, pemerintah seharusnya memprioritaskan agenda reformasi TNI agar benar-benar menjadi tentara profesional di bidang pertah...