Kasus-kasus Korupsi yang Membelit BUMN

TEMPO.CO, Jakarta - Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi korupsi terancam hilang setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Dalam beleid baru itu, anggota dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas dinyatakan bukan sebagai penyelenggara negara.

Selama ini KPK memang menangani kasus korupsi yang melibatkan penyelenggaran negara. Ada banyak kasus korupsi yang ditangani lembaga anti-rasuah ini termasuk para petinggi BUMN. Namun, dengan berlaku UU BUMN sejak 24 Februari 2025 maka KPK tak bisa lagi m...