Kala UU BUMN Membatasi Kewenangan KPK

Ketentuan ini mengancam kewenangan KPK dalam mengusut pejabat BUMN yang terindikasi korupsi. Sebab, seperti disebutkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK mempunyai kewenangan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara.

Pasal 6 huruf e, UU KPK menyebutkan KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

1. Homepage
2. Local
3. Kala UU BUMN Membatasi Kewenangan KPK