YLBHI: RUU Disinformasi Akan Menyasar Masyarakat yang Kritis

YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing bertentangan dengan konstitusi. Menurut YLBHI, pemerintah berencana membatasi kebebasan berekspresi yang diamanatkan dalam Pasal 28F dan 28E UUD 1945.

Pasal 28F UUD 1945 berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta warga negara juga berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah hingga menyampaikan informasi dengan memakai segala jenis saluran yang ada. Sementara dalam Pasal 28E UUD 1945 mengatur jaminan atas hak-hak dasar kebebasan individu yang salah satunya menyatakan pikiran dan sikap.

1. Homepage
2. Local
3. YLBHI: RUU Disinformasi Akan Menyasar Masyarakat yang Kritis