YLBHI: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bertentangan secara Hukum dan HAM

YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik pemberian gelar pahlawan nasional bagi mantan presiden Soeharto. Pemberian gelar ini dinilai bukan hanya pengkhianatan terhadap para korban dan demokrasi, tapi juga reformasi.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional semestinya dianugerahi kepada figur yang betul memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, serta kedaulan rakyat, bukan kepada pemimpin yang otoriter.

"Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bertentangan secara hukum dan HAM," kata Isnur dalam keterangan tertulis pada Senin, 10 November 2025.

Dia menjelaskan, setidaknya terdapat empat peraturan dan putusan Mahkamah Agung yang dilanggar dalam pemberian gelar pahlawan nasional bagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan...