Yayasan TIFA Desak Pemerintah Cabut Konsensi Hutan Sumatera

YAYASAN TIFA mendesak pemerintah pusat dan daerah menerapkan moratorium permanen terhadap perizinan baru serta mencabut izin usaha korporasi yang terbukti merusak lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) Sumatera. Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan TIFA, Firdaus Cahyadi, mengatakan bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera merupakan kombinasi antara krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang dipicu kebijakan politik nasional yang dianggap eksploitatif.

“Bencana ekologi ini menunjukkan korelasi kuat antara peningkatan frekuensi banjir dengan deforestasi masif di hulu DAS Sumatera,” ujar Firdaus dalam keterangan tertulis, Rabu, 10 Desember 2025. Dia menambahkan, kebijakan perizinan di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan skala besar telah menghilangkan fungsi hutan sebagai benteng ekologis.

Yayasan TIFA berfokus mempro...