Setara Institute Soroti Bahaya Rencana Satu Batalion TNI Setiap Kabupaten

RENCANA Tentara Nasional Indonesia (TNI) membangun batalion infanteri di setiap kabupaten dan kota menuai peringatan soal kembalinya militerisme di tingkat lokal. Setara Institute menilai kebijakan itu berpotensi menggeser supremasi sipil dan bertentangan dengan amanat reformasi 1998 serta ketentuan Undang-Undang TNI.

Peneliti HAM dan sektor keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie, mengatakan kebijakan penambahan batalion secara merata tidak berbasis pada doktrin pertahanan negara. Ia menyinggung Pasal 11 ayat (2) UU TNI yang menegaskan bahwa penggelaran kekuatan harus mengacu pada kebijakan pertahanan, bukan mengikuti struktur administratif pemerintahan.

“Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan agar dihindari bentuk organisasi yang dapat membuka peluang kepentingan politik praktis,” ujar Ikhsan dalam ketera...