Respons DPR soal Putusan MK tentang Keterwakilan Perempuan

MAHKAMAH Konstitusi atau MK memutuskan harus ada keterwakilan perempuan di setiap alat kelengkapan dewan (AKD), seperti komisi hingga badan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam putusan itu, keterwakilan perempuan harus ada dari anggota hingga pimpinan.

Permohonan uji materi itu datang dari Koalisi Perempuan Indonesia, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta dosen Ilmu Hukum Tata Negara Titi Anggraini. MK mengabulkannya dalam putusan perkara Nomor 169/PUU-XXII/2024.

MK mengatakan jumlah keterwakilan perempuan dalam pimpinan AKD akan membawa perspektif kesetaraan. Selain itu, keterwakilan perempuan juga dinilai membawa keadilan gender dalam proses pembuatan kebijakan.

MK memutuskan perkara tersebut pada Kamis, 30 Oktober 2025. Berikut respons DPR terhadap putusan soal ket...