PSHK Ajak Publik Serukan Tolak Pilkada Tak Langsung

MANAJER Program Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Violla Reininda mengajak masyarakat untuk menolak sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Violla, masyarakat perlu lantang bersuara karena pemerintah telah memiliki sikap yang jelas bakal menghapus sistem pilkada langsung.

Violla mengatakan itu setelah membaca pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menegaskan, merevisi Undang-Undang Pilkada bisa menjadi jalan mengubah sistem pilkada. “Artinya, sikap pemerintah soal arah pilkada sudah cukup tebal untuk menuju pemilihan tidak langsung. Karena itu, penolakan harus dilakukan secara masif,” ujar Violla dalam diskusi yang digelar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Tebet, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.

Menurut Violla, situasi saat ini tidak lagi sebatas mengantisipasi kemungkinan kembalinya s...