PSHK: 3 Pasal Bermasalah di Perpres TNI Tangani Terorisme

PUSAT Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyoroti masalah substansial dalam draf peraturan presiden atau perpres TNI tangani terorisme yang muncul ke publik pada 7 Januari 2026.

Peneliti PSHK, Bugivia Maharani, mengatakan setidaknya ada tiga pasal bermasalah dalam rancangan perpres tersebut karena bertentangan dengan undang-undang. 

Pertama adalah Pasal 2 ayat (2) huruf (a) yang menyebutkan salah satu fungsi TNI dalam hal mengatasi aksi terorisme yakni meliputi "penangkalan". 

“Padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak menggunakan istilah "Penangkalan" melainkan "Pencegahan",” kata Maharani kepada Tempo, Kamis, 8 Januari 2026. 

Apalagi kewenangan untuk mel...