Prabowo Teken Undang-Undang Penyesuaian Pidana

PRESIDEN Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ini ditandatangani dan disahkan Prabowo di Jakarta pada Jumat, 2 Januari 2026.

Beleid itu diundangkan dan berlaku efektif pada hari yang sama. Undang-undang ini terdiri dari tiga bab pokok dan satu bab penutup, dengan 9 pasal. Regulasi tersebut menjadi payung hukum yang menyelaraskan ketentuan pidana dalam ratusan undang-undang sektoral agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku 2 Januari 2026.

“UU KUHP mengamanatkan penyesuaian terhadap seluruh undang-undang di luar UU KUHP dan Peraturan Daerah agar selaras dengan sistem kategori pidana denda,” demikian bunyi butir penjelasan pada Read Entire Article