Perludem: Sejarah Pilkada DPRD Bersifat Destruktif

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menentang isu pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Isu mengembalikan pilkada tak langsung dinilai sebagai lonceng kematian bagi kedaulatan rakyat di tingkat lokal. "Padahal sejarah pilkada di Indonesia memberikan pelajaran pahit betapa destruktifnya mekanisme pemilihan oleh DPRD," kata peneliti Perludem Iqbal Kholidin dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 16 Januari 2026.

Dia memberi contoh pelaksanaan pilkada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di masa itu, ujar dia, proses pemilihan di DPRD justru menjadi ladang subur adanya praktik politik uang.

Menurut Iqbal, praktik politik uang yang masif itu sulit terlacak publik karena mekanisme pemilihan sepenuhnya berada di tangan DPRD. "Politik dagang sapi terjadi di ruang-ruang gelap, di mana suara anggota dewan diperjualbelikan seperti komoditas," tutur dia.

Isu pengembalian mekani...