Pemerintah Kaji Aturan Disinformasi tanpa Perintah Presiden

MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing bukan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut kajian tersebut dilakukan Kementerian Hukum sebagai respons atas dinamika geopolitik global dan kebijakan sejumlah negara dalam mengatur pengaruh media sosial terhadap kedaulatan nasional.

“Ini bukan perintah Pak Prabowo. Kami kaji karena perkembangan geopolitik dan kebijakan beberapa negara yang sudah mengatur soal pengaruh media sosial,” ujar Supratman saat diwawancarai pada Jumat, 23 Januari 2026.

Meski demikian, Supratman menyebut Prabowo memang meminta pemerintah, termasuk Kementerian Hukum, untuk mengkaji kemungkinan pengaturan tersebut. Pernyataan serupa sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Supratman mengatakan, hingga kini naskah akademik RUU tersebu...