Pemerintah AKan Bangun Kampung Redam HAM di Daerah Konflik

MENTERI Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan pemerintah berencana membangun kampung rekonsiliasi dan perdamaian (Redam) di daerah rawan konflik. Kementerian Hak Asasi Manusia akan menggunakan data dari lembaga-lembaga intelijen maupun Kementerian Dalam Negeri untuk memilih lokasi rawan konflik.

Pigai mengatakan ada beberapa kriteria khusus dalam pemilihan lokasi untuk membangun kampung Redam. “Di mana potensi terjadinya konflik atau sedang terjadi konflik, atau sudah lama terjadi konflik tapi muncul lagi,” kata Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks DPR, Jakarta, pada Senin, 2 Februari 2026.

Ia menuturkan bahwa kampung Redam adalah salah satu program prioritas Kementerian HAM 2026. Menurut Pigai, Kementerian HAM sudah menguji coba pembangunan Kampung Redam HAM, tahun lalu. Kementeriannya juga memiliki Desa Sadar HAM yang bisa dibangun di seluruh kelurahan atau desa di Indonesia.

Pigai menarget...