Pemenuhan Keterwakilan Perempuan Bisa Pulihkan Kepercayaan Publik kepada DPR

DOSEN Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat segera mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang keterwakilan perempuan di setiap alat kelengkapan dewan. Dalam putusan perkara Nomor 169/PUU-XXII/2024, MK memerintahkan pimpinan AKD minimal terdiri atas 30 persen perempuan.

Titi Anggraini mengatakan DPR seharusnya dapat segera mengeksekusi putusan itu tanpa perlu menunggu revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. “Karena karakter dari putusan MK nomor 169 ini adalah bersifat self-executing. Karena putusan MK sendiri itu kan adalah final dan mengikat,” kata Titi dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi pada Ahad, 9 November 2025.

Titi menjelaskan,...