Pasal Penghinaan di KHUP Tak Menjerat Pengkritik Presiden

MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pasal penghinaan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya berlaku bagi yang menghina kepala negara. Dia mencontohkan, masyarakat yang mengambar kepala negara dengan tidak sopan atau tidak senonoh bisa dijerat pasal ini.

"Masa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ada gambar yang tidak senonoh ya. Saya rasa publik tahu mana batasannya menghina atau kritik," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin, 5 Januari 2026.

Dia mengklaim pasal itu tidak bisa menjerat publik yang mengkritik kepala negara dan kebijakan pemerintah. Dia berdalih pemerintah tidak pernah mengambil langkah untuk melaporkan pengkritik pemerintah. 

"Saya rasa belum pernah ada satu langkah yang diam...