Pakar: Pilkada lewat DPRD Menutup Jalan Politik Anak Muda

WACANA pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD kembali menuai kritik tajam. Skema ini dinilai berpotensi menggerus kedaulatan rakyat sekaligus mematikan regenerasi politik di daerah. Sejumlah kalangan menilai gagasan tersebut lebih menguntungkan elite politik ketimbang memperbaiki kualitas demokrasi lokal.

Hasil survei menunjukkan penolakan publik yang signifikan terhadap wacana tersebut. Hanya 5,6 persen responden menyatakan setuju pilkada dipilih DPRD. Sebaliknya, 77,3 persen responden menegaskan pemilihan kepala daerah harus tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati, menilai dalih biaya politik yang kerap digunakan partai politik tidak ditopa...