MK: Uji Materi Autentikasi Ijazah Capres Tak Bisa Diterima

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat diterima. Permohonan itu diajukan peneliti, Bonatua Silalahi, yang meminta agar ijazah calon presiden wajib melalui proses autentikasi faktual.

MK dalam putusan perkara nomor 216/PUU-XXIII/2025 menilai permohonan uji materi dari Bonatua tidak jelas atau obscuur sehingga tak bisa diterima. "Menyatakan permohonan nomor 216/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Januari 2026.

Dalam uji materi, pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu sebagai inkonstitusional bersyarat. Pasal itu berisi syarat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang mewajibkan calon berpendidikan paling rendah setara tamat sekol...