MK Tolak Masa Jabatan Kapolri Berakhir Bersamaan dengan Presiden

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi sejumlah pemohon yang meminta masa jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) disamakan dengan periode jabatan Presiden. Putusan MK yang dibacakan pada Kamis, 13 November 2025, itu menyatakan dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Hakim Konstitusi Suhartoyo yang membacakan amar putusan mengatakan, MK menolak seluruh permohonan dalam tiga perkara sekaligus, yakni Nomor 19/PUU-XXIII/2025, 147/PUU-XXIII/2025, dan 183/PUU-XXIII/2025. “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar ketua MK itu di Gedung MK, Jakarta.

Perkara ini menggugat ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh p...