MK: Gugatan Soal Amnesti dan Abosili Tak Bisa Diterima

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan pengujian Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Permohonan itu sebelumnya disampaikan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima, yakni Sahdan, Abdul Majid, Moh. Abied, dan Rizcy Pratama, melalui perkara pengujian undang-undang nomor 262/PUU-XXIII/2025.

"Menyatakan permohonan Nomor 262/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan sejumlah putusan di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan tidak adanya kutipan yang menyebutkan pasal atau ayat dari frasa undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. MK menilai rumusan petitum para pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga permohonan itu tidak memenuhi syarat formil. 

"Para pemohon dalam petitum nomor ...