Menteri Hukum: Pembahasan KUHP-KUHAP Dengarkan Koalisi Sipil

MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas mengklaim proses pembahasan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melibatkan partisipasi publik. Dia mengklaim pemerintah melibatkan dan mendengarkan masukan koalisi masyarakat sipil dan akademisi.

"Hampir semua Fakultas Hukum Perguruan Tinggi seluruh Indonesia kami libatkan dan dengarkan. Begitu pula koalisi masyarakat sipil," kata dia dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin, 5 Januari 2026.

Dia mengatakan pemerintah dan DPR melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam perumusan produk hukum itu. Dia mengklaim pelibatan itu merupakan sebuah sejarah. "Khususnya termasuk KUHAP. Saya rasa belum pernah sejarahnya pelibatan ...