LBH Pers Soal Putusan MK: Beri Jaminan Perlindungan Wartawan

DIREKTUR Eksekutif LBH Pers Mustafa Layong menyoroti komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap jurnalis. Hal ini sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kerja wartawan tak dapat langsung dituntut pidana ataupun perdata.

"Terlepas putusan ini, makna perlindungan hukum sebenarnya harus dimaknai sebagai amanat undang-undang kepada setiap orang, termasuk pemerintah," kata dia saat dihubungi pada Selasa, 20 Januari 2026.

Dia mengatakan pemerintah seharusnya berkewajiban menjamin bahwa kerja-kerja jurnalistik tidak dapat dikriminalisasi. Pemerintah, ujar dia, wajib memberi perlindungan terhadap jurnalis dari berbagai bentuk ancaman.

Salah satunya dengan melakukan penegakan hukum terhadap serangan yang dialami wartawan. "Sayangnya data menunjukkan seranga...