KPK Berwenang Usut Korupsi di TNI, Dulu Pernah Minta Maaf dan Mengaku Khilaf dalam Kasus Basarnas

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berwenang mengusut kasus korupsi di ranah militer atau Tentara Nasional Indonesia sepanjang kasus tersebut dimulai pertama kali oleh KPK.

Keputusan tersebut berisi pemaknaan baru MK terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU 30/2002). MK mengabulkan sebagian perkara uji materi Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh seorang advokat, Gugum Ridho Putra.

“Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno MK RI, Jakarta, Jumat, 29 November 2024

Pengusutan kasus korupsi yang melibatkan personel TNI oleh KPK sebelumnya pernah menimbulkan polemik. Sebab, lembaga antirasua...