Komisi XIII DPR Kritik Sosialisasi KUHP-KUHAP yang Minim

WAKIL Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Sugiat mengkritik sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masih minim. Sugiat mengatakan pemerintah belum mensosialisasikan substansi KUHP dan KUHAP secara maksimal. Akibatnya, masih terjadi pro-kontra di kalangan masyarakat terhadap substansi dari kedua undang-undang yang berlaku sejak awal Januari 2026 itu.

"Ketika KUHP dan KUHAP diberlakukan, jangankan di rakyat bawah, di level-level elite intelektual, akademisi, itu masih terjadi pertentangan. Ini menunjukkan bahwa KUHP dan KUHAP belum disosialisasikan secara baik sehingga bisa menjadi pengetahuan bersama bagi rakyat Indonesia," kata Sugiat dalam rapat kerja Komisi XIII DPR bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej di Senayan, pada Senin, 19 Januari 2026.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, rendahn...