Komisi II DPR: Sistem Pilkada Tak Diatur Dalam RUU Pemilu

KETUA Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karyasuda mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tak mengatur ihwal wacana penyelenggaraan pilkada secara langsung maupun tak langsung.

Dia mengatakan, wacana pilkada langsung atau dipilih DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. "Yang itu belum ada penugasannya kepada siapa pun di DPR," kata Rifqi di Kompleks DPR pada Selasa, 13 Januari 2026.

Kendati begitu, dia mengatakan, Komisi II DPR menghormati terkait wacana digulirkannya kembali pilkada melalui DPRD yang menjadi diskursus beberapa waktu ini. "Tetapi, yang ingin saya informasikan UU Pilkada belum menjadi agenda legislasi DPR," ujar Rifqi.

Sebelumnya, Rifqi mengatakan jika Komisi II DPR akan mulai membahas RUU Pemilu pada masa sidang ...