Koalisi Desak Revisi UU Peradilan Militer, Bagaimana Sikap DPR?

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak DPR dan pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer usai rententan vonis ringan terhadap prajurit TNI yang terlibat tindak pidana.

Perwakilan koalisi, Muhammad Isnur, mengatakan vonis ringan terhadap militer dalam kasus tindak pidana bukan suatu peristiwa tunggal. Pengubahan vonis dari kurungan penjara seumur hidup menjadi kurungan 15 tahun penjara bagi prajurit TNI AL yang terlibat dalam kasus penembakan bos rental mobil adalah salah satunya.

"Karena itu, revisi UU Peradilan Militer adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Ini harus dilakukan agar seluruh tindak pidana umum yang dilakukan dan mel...