KKP Terus Perkuat Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat di Ruang Laut

INFO NASIONAL – Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memperkuat pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut. Hal itu dilakukan sebagai bagian penting dari tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan.

“Pengakuan dan penguatan terhadap hak-hak tradisional dalam pemanfaatan ruang laut merupakan penghargaan terhadap sistem pengelolaan yang telah terbukti menjaga keseimbangan antara manusia dan alam,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara di Jakarta, Rabu, 17 Desember 2025. Menurut dia, penguatan hak MHA bukan sekadar aspek administratif, namun merupakan pengakuan negara terhadap kearifan lokal dalam menjaga ekosistem laut.

Sebelumnya, pada Simposium Nasional yang diselenggarakan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bersama Working Group ICCAs Indonesia di Jakarta, Koswara juga menegaskan hal yang sama.  Simposium Nasional digelar untuk m...