IPC: Kinerja DPR Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Pemerintah

INDONESIAN Parliamentary Center (IPC) menyoroti praktik “pinjam tangan” dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR sepanjang 2025. Peneliti IPC, Choris Satun Nikmah, mengatakan dari sejumlah rancangan undang-undang, DPR cenderung mengesahkan RUU yang government-centrist atau lebih banyak mengatur soal penyelenggaraan negara.

“Kami melihat bahwa sebenarnya pemerintah ada ketakutan atau praktik pinjam tangan DPR untuk membuat RUU ini seakan adalah inisiatif DPR yang digunakan untuk memuluskan kinerja-kinerja eksekutif,” ujar Choris dalam acara “Catatan Akhir Tahun: Laporan Pemantauan Kinerja DPR 2025” yang diselenggarakan IPC secara daring, Senin, 29 Desember 2025.

Choris mencontohkan sejumlah RUU yang dianggapnya lebih banyak mengatur penyelenggaraan negara. Beberapa di antaranya RUU Badan Usaha Milik Negara (...