Ini Syarat untuk Menggunakan Pasal Penghinaan di KUHP

WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pasal penghinaan lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bisa menjerat seseorang bila ada delik aduan. Pimpinan lembaga yang harus mengadukan itu kepada aparat.

"Harus delik aduan. Jadi harus yang mengadukan itu pimpinan lembaga," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin, 5 Januari 2025.

Dia mengatakan pasal penghingaan kepada lembaga negara dibatasi untuk presiden, wakil presiden, DPR, DPD, MA, dan MK. Lembaga lain seperti kepolisian tidak bisa mengadukan penghinaan dengan pasal ini. "Jadi sangat terbatas," kata dia. 

Perumusan pasal penghinaan ini disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP. MK membat...