ICW Pertanyakan Transparansi DPR soal Pemotongan Dana Reses

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mempertanyakan klaim Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengenai pemangkasan dana reses dari Rp 702 juta menjadi Rp 500 juta. ICW menilai hal itu belum dapat diverifikasi karena DPR tidak pernah membuka dokumen resmi.

Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha, menyebut DPR mengabaikan permintaan informasi publik sejak 21 Agustus 2025 untuk meminta laporan pertanggungjawaban reses 2024–2025 dan dasar penetapan dana lainnya. “DPR tidak merespons positif. Mereka beralasan dokumen tersebut tidak berada di bawah penguasaan Setjen DPR,” ujar Egi dalam siaran pers, Jumat, 7 November 2025.

Ia menilai alasan itu janggal karena dokumen anggaran seharusnya berada dalam administrasi resmi DPR. Egi mengatakan sikap tertutup tersebut justru menimbulka...