Hujan Kritik Kebijakan Pegawai SPPG Diangkat Jadi PPPK

KEBIJAKAN pengangkatan pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menjadi aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memperoleh beragam sorotan dari pelbagai pihak.

Koalisi Barisan atau Kobar Guru Indonesia mengaku kecewa atas kebijakan tersebut. Mereka menilai kebijakan itu tidak adil bagi para guru honorer yang mesti menunggu bertahun-tahun untuk diangkat menjadi ASN PPPK.

"Kebijakan ini diskriminatif," kata Ketua Kobar Guru Indonesia Soeparman Mardjoeki Nahali dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Januari 2025.

Pada prinsipnya, kata dia, Kobar Guru Indonesia mendukung kebijakan pengangkatan menjadi PPPK dan kepastian kesejahteraan bagi seluruh honorer yang bekerja di bidang pelayanan publik. Namun, pemerintah mestinya bisa mendahulukan guru honorer.

Alasa...