Gerakan Sipil: KUHP dan KUHAP Wajah Otoritarianisme Prabowo

SEJUMLAH gerakan masyarakat sipil Yogyakarta menyatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pemerintah terapkan mulai Jumat, 2 Januari 2026 menunjukkan wajah otoritarianisme kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pendiri Social Movement Institute Eko Prasetyo mengatakan dua aturan tersebut membahayakan karena menyerang kebebasan menyatakan pendapat dan memberikan kewenangan lebih aparat keamanan mengkriminalisasi masyarakat sipil. “Penerapan KUHP baru membuat cemas. Semua mandat reformasi bubar begitu saja,” kata Eko, Sabtu, 3 Januari 2026.

Social Movement Institute merupakan organisasi non-pemerintah yang aktif menggelar Aksi Kamisan di depan Tugu Golong Gilig Yogyakarta sepekan sekali setiap Ha...