DPR Sarankan Beri Sanksi bagi Daerah yang Endapkan Dana Pemda di Bank

ANGGOTA Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Khozin mengatakan perlu ada pemberian sanksi administratif terhadap sejumlah pemerintah daerah yang mengendapkan dana pemda di perbankan. Menurut dia, hal itu sebagai langkah tegas dari pemerintah pusat.

Dia berujar sanksi administratif layak diberikan bila ditemukan terdapat pelanggaran perihal dana mengendap di bank. Menurut dia, ada beberapa regulasi yang bisa menjadi instrumen bagi pemerintah pusat dalam memberikan tindakan tegas.

"Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 24 Oktober 2025.

Dia mengatakan seharusnya anggaran pendapatan dan belanja daerah itu di...