DPR Minta Tak Perlu Ribut Soal Umrah Mandiri

KETUA Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan kebijakan umrah mandiri tidak perlu dipersoalkan. Menurut dia, pelaksanaan umrah mandiri secara legal sudah masuk dalam dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang sudah disahkan. “Ini kan sebetulnya sudah selesai mengenai umrah mandiri ini, tidak perlu diributkan,” ucap Marwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 28 Oktober 2025. 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut bahwa bahkan sebelum diputuskan dalam undang-undang tersebut, sudah ada jemaah Indonesia yang melaksanakan umrah mandiri. “Oleh karena itu, kami memutuskan dilegalkan, dimasukkan dalam undang-undang ada orang berumrah secara mandiri. Gunanya supaya ada pasal yang bisa dimasukkan untuk perlindungan...