TEMPO.CO, Jakarta - Beredar wacana ide agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri disingkat Kemendagri atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Salah satu yang mendorong usulan ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Usulan itu disampaikan berkaitan dengan isu netralitas dan juga agar memperkuat keamanan nasional. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menduga ada keterlibatan aparat kepolisian dalam pemenangan beberapa calon kepala daerah di Pilkada 2024, yang disebutnya sebagai "partai cokelat."
Deddy menilai bahwa oknum kepolisian, bukan hanya satu orang, telah merusak demokrasi dan menganggap ini sebagai masalah yang bersifat garis komando. Ia juga menuding Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertanggung jawab atas masalah ini, meskipun tidak merinci temuan ke...