Deretan Gugatan KUHP Baru yang Terdaftar di MK

SEJUMLAH masyarakat sipil menggugat berbagai pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materi itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi dua minggu menjelang UU baru itu resmi berlaku pada 2 Januari 2026 lalu.

Para pemohon menilai sejumlah pasal yang dalam KUHP baru bermasalah, bahkan sebagian disebut berpotensi merusak demokrasi. Berdasarkan penelusuran Tempo di laman perkara Mahkamah Konstitusi pada Ahad, 4 Januari 2026, tercatat ada delapan perkara yang sudah teregistrasi. Pasal yang digugat meliputi beleid soal demonstrasi, penghinaan presiden dan wakil presiden, pasal hukuman mati, hingga aturan soal korupsi. 

Berikut daftar gugatan KUHP yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi s...