Catatan Koalisi Sipil Soal RUU KKS yang Dinilai Abaikan HAM

SEJUMLAH organisasi masyarakat sipil menilai rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) berisiko mengancam hak asasi manusia atau HAM dan kebebasan sipil. Hal itu merespons selesainya penyusunan RUU KKS yang akan diajukan ke legislatif sebagai prioritas legislasi nasional 2026.

Peneliti Mitra Raksha Initiatives, Parasurama Pamungkas, menyoroti adanya miskonsepsi dalam perumusan konsep ketahanan siber. Menurut dia, ketahanan seharusnya dimaknai sebagai resiliency atau ketangguhan sistem, bukan pertahanan siber yang berorientasi militer. 

“Dalam naskah akademik, ketahanan justru diidentikkan dengan cyber defense, padahal ruang lingkupnya berbeda,” kata Parasurama, siaran pers, dikutip Selasa, 23 Desember 2025.

Penilaian itu mengemuka dalam diskusi o...