TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Andalas Padang, Asrinaldi, menilai wacana pemilihan gubernur atau pilgub melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia karena karakteristik masing-masing provinsi berbeda.
“Jadi, kalau ada wacana ini, saya pikir bukan DPRD yang memilih. Barangkali perlu ada penataan dari Kemendagri, dibuat pemilihan kepala daerah (pilkada) simetris, karena faktanya di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) itu juga tidak dipilih gubernurnya. Jadi daerah-daerah yang rawan politik uang, rawan pengerahan aparatur, rawan pengawasan, ya itu dilakukan di DPRD (pemilihannya),” kata Asrinaldi saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024.
Asrinaldi mengatakan perlu mem...