Aria Bima: Ada Opsi Mempertahankan Masa Berlaku Hak Tanah di IKN

WAKIL Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aria Bima mengatakan lembaganya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan jangka waktu hak atas tanah hingga 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan Komisi II bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengevaluasi semua regulasi yang berhubungan dengan IKN setelah putusan MK tersebut.

“Kami akan mengkaji seluruh peraturan yang terkait undang-undang maupun peraturan pemerintah dan peraturan menteri, termasuk Undang-Undang IKN,” kata Aria Bima di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 21 November 2025. “Kami enggak bisa lagi membuat suatu kekhususan terkait masa sewa atau masa hak guna (bangunan) yang tidak memiliki prasyarat ketentuan (di luar) daripada putusan Mahkamah Konstitusi.”

Aria Bima juga menegaskan bahwa proses penyesuaian aturan berdasarkan...