Apa Implikasi UU APBN 2026 yang Tak Kunjung Dipublikasikan

YAYASAN Katalis Nusantara Lestari atau Kanal Foundation menilai ketidakpastian dan ketertutupan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 membuka ruang diskresi fiskal eksekutif yang semakin besar. Direktur Eksekutif Kanal Foundation Roy Salam menyoroti bahwa hingga hari ketiga tahun anggaran 2026 berjalan, dokumen Undang-Undang APBN 2026 beserta seluruh aturan operasional turunannya masih menjadi misteri.

"Tanpa transparansi dan pengawasan publik yang memadai, masyarakat hanya disuguhi informasi lisan dan paparan singkat terkait rencana pembangunan dan pemanfaatan anggaran, tanpa dapat memverifikasi kebenarannya secara langsung melalui dokumen resmi APBN," ujar Roy ketika dikonfirmasi Tempo pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Menurut dia, berdasarkan praktik siklus APBN yang berjalan relatif konsisten...