Apa Dampak KUHAP Baru Berlaku tanpa Aturan Teknis

KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Regulasi ini diundangkan pada 17 Desember 2025 dan mulai diterapkan dalam masa transisi yang dinilai sangat singkat, dan belum genap satu bulan diberlakukan 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Desakan itu muncul karena ketiadaan aturan turunan berpotensi bakal menimbulkan kekacauan dalam penerapan KUHAP baru.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, pembahasan KUHAP dilakukan secara terburu-buru. Publik, kata dia, bahkan baru memperoleh salinan dokumen KUHAP pada 30 Desember 2025, atau dua hari sebelum aturan itu berlaku. “Kami mendorong Presiden segera menerbitkan Perpu,” kata Isnur dalam konferensi pers secara daring Deklarasi Indonesia Darur...