Anggota Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Dibahas Usai Revisi KUHAP Disahkan

ANGGOTA Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Rudianto Lallo mengatakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus segera diselesaikan sebelum membahas Rancangan UU Perampasan Aset. Menurut Rudianto, RUU Perampasan Aset bisa mulai dibahas setelah masa reses DPR berakhir pada November mendatang.

Namun, Rudianto menggarisbawahi, pembahasan RUU Perampasan Aset dimungkinkan setelah revisi KUHAP disahkan menjadi undang-undang. "Mungkin setelah masa sidang November nanti, dan akan jadi catatan untuk kemudian Badan Legislasi maupun Komisi untuk membahas tindak lanjut dari UU Perampasan Aset," kata dia dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu, 25 Oktober 2025.

Politikus Partai Nasdem itu menilai KUHAP penting untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang penegak hukum. ...