Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Guru Besar Unpad: Abaikan Hak Rakyat Memilih Pemimpin

TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Susi Dwi Harijanti, menilai usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpotensi melemahkan esensi demokrasi dan mengabaikan hak rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpinnya.

“Secara filosofis, pilkada merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung. Dan hal ini sejalan dengan salah satu fungsi otonomi, yaitu fungsi demokrasi. Rakyat berhak menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya,” kata Susi kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Jumat, 20 Desember 2024.

1. Homepage
2. Local
3. Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Guru Besar Unpad: Abaikan Hak Rakyat Memilih Pemimpin