Revisi KUHAP: Penyitaan Tak Perlu Izin Ketua Pengadilan jika Kondisi Mendesak

KOMISI Hukum DPR dan pemerintah menyepakati revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang mengatur soal penyitaan mendesak. Beleid itu menyatakan bahwa penyidik bisa menyita benda dari tersangka tanpa meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

Adapun ketentuan penyitaan mendesak ini termaktub dalam Pasal 112A Rancangan Undang-Undang KUHAP yang disepakati dalam rapat Panitia Kerja atau Panja Komisi III DPR bersama pemerintah hari ini. “Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua PN hanya atas benda bergerak dan untuk itu (setelah) paling lama lima hari kerja wajib meminta persetujuan kepada Ketua PN,” ucap Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej di ruang rapat, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 13 November ...