Pasal Polri sebagai Penyidik Utama Dihapus dari Draf Revisi KUHAP

DEWAN Perwakilan Rakyat dan pemerintah sepakat menghapus ketentuan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang mengatur Polri sebagai penyidik utama. Kesepakatan ini diambil dalam rapat Panitia Kerja atau Panja Komisi III DPR bersama pemerintah pada Kamis, 13 November 2025.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, ketentuan yang dihapus adalah Pasal 6 dalam draf RUU KUHAP. Pasal itu memuat aturan soal penyidik Polri sebagai penyidik utama. “Rekan-rekan, kita lanjutkan pembahasan klaster-klaster dalam revisi KUHAP yang dianggap masih bermasalah. Tapi ini ada yang perlu kita review sedikit, yakni Pasal 6,” kata Habiburokhman di ruang rapat, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 13 November 2025.

Menurut politikus Gerindra ini, penghapusan pasal itu dilakukan untuk menyelaraskan Rancangan Undang-Undang KUHAP dengan undang-undang lain yang suda...