Pakar Hukum UII Bicara Peluang DPR dan Pemerintah Rekayasa Angka Presidential Threshold

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Allan Fatchan Gani Wardhana mengatakan DPR dan presiden bisa saja memaknai putusan MK tentang penghapusan presidential threshold secara berbeda. Hal itu, kata dia, bisa dilakukan dengan mengatur ulang ambang batas dengan angka yang berbeda.

“Selain itu, bisa juga dengan merekayasa pengaturan mengenai ambang batas. Sangat terbuka kemungkinan itu,” kata Allan saat dihubungi Tempo, Jumat, 3 Januari 2024.

Menurut Allan, kemungkinan itu semakin besar mengingat konfigurasi politik di DPR saat ini dikuasai koalisi pendukung pemerintah. ...